Majelis Rendah Parlemen Inggris menolak usulan adanya Perdana Menteri Boris Johnson yang mana menginginkan digelarnya pemungutan suara ulang terkait dengan pengesahan Undang-Undang Pengunduran diri dari Uni Eropa (Brexit). padahal tenggat waktu yang diberikan oleh Uni Eropa hanya tinggal 10 hari saja. Situasi ini dapat membuat situasi politik negara tersebut kembali lagi ke dalam pusaran krisis sehingga bisa membuat nasib Brexit makin suram.
Ada Usulan Pemungutan Suara Ulang
Dikutip dari CNN Indonesia, hari Selasa (22/10), John Bercowm Ketua Majelis Rendah menolak adanya usul dari Johnson yang menginginkan adanya voting ulang. Karena anggota legislatif telah menyetujui memundurkan tenggat pembahasan kesepakatan Brexit sampai dengan Sabtu mendatang.
Lalu parlemen pun melarang voting ulang pada usul yang sama apabila tidak ada perubahan di dalam rancangan undang-undang itu. Bercow juga menyatakan bahwa isi mosi pemerintah untuk meminta adanya pemungutan suara ulang RUU Brexit ini masih tetap sama seperti sebelumnya,
Saat ini Johnson yang mana didukung oleh Partai Konservatif pasalnya mencoba tetap memaksakan RUU Brexit sebelum tenggat yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa di tanggal 31 Oktober mendatang. Mereka bakal menerbitkan RUU yang tebalnya mencapai 115 halaman di hari Senin pekan depan, kemudian menggelar voting sehari setelahnya. Apalagi proses pembahasan sebuah RUU di parlemen Inggris dapat memakan waktu berminggu-mingu. Sementara Johnson berusaha dengan kerasa memaksakan hal tersebut selama 10 hari.
Johnson sendiri butuh suara mayoritas di parlemen agar RUU tersebut bisa diloloskan. Karena fraksi Konservatif cuma berjumlah 288 orang dari 650 anggota Majelis Rendah. Hal ini dapat menambah panjang perdebatan karena anggota-anggota legislatif dapat menelaah ulang atau pun bahkan mengubah isi RUU Brexit.
Bahkan sampai dengan saat ini ada usulan kelompok oposisi mau memasukkan opsi kesepakatan Brexit mesti disetujui masyarakat lewat jajak pendapat.
Stephen Barclay, Menteri Brexit, tetap mendesak supaya parlemen mendukung usulan kesepakatan dan juga Ruu Brexit yang mana diajukan oleh pemerintah. Karena proses tersebut berlangsung berlarut-larut selama 3 tahun, dan cuma membuat krisis politik di Inggris. “Ini merupakan kesempatan untuk meninggalkan Uni Eropa tanggal 31 Oktober mendatang. Jika parlemen menghormai jajak pendapat, maka mereka mesti mendukung RUU tersebut,” kata Barclay.
Uni Eropa pasalnya tetap mendesak agar Brexit mesti dengan kesepakatan untuk menghindari dampak buruk pada bidang ekonomi di kedua belah pihak.
PM Inggris Minta Penundaan Brexit ke Uni Eropa karena didesak Parlemen
Johnson pada hari Sabtu minggu lalu, 19 Oktober, mengirim surat pada Uni Eripa yang judi toto online isinya permohonan penundaan Brexit. Hal ini atas desakan dari Anggota Parlemen, surat itu dikirimnya stelah anggota parlemen memaksakan dirinya menunda Brexit yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober.
Namun Johnson yang memegang jabatan perdana menteri itu tak menandatangani surat yang mana ditujukan pada Presiden Dewan Eripa Donald Tsuk tersebut. Lalu ia mengirim lagi surat kedua yang menegaskan bahwa ia tak meminta perpanjangan atas jatuh temponya Brexit, yang sebelumnya telah ditunda 2 kali.
Anggota Parlemen juga sebelumnya menolak memberikan dukungannya pada revisi Johnson atas perjanjiannya tentang penarikan dengan Uni Eropa sampai Undang-Undang untuk meratifikasi sudah lolos. Setelah gagal mendukung kesempatan berpisah, parlemen langsung mengeluarkan peraturan yang mewajibkan Johnson menulis pada pimpinan Uni Eripa untuk meminta penundaan Brexit demi mengindari risiko Inggris keluar tanpa adanya kesepakatan dalam 2 pekan.
